Ketua PK MT

Partai Politik dan Pendidikan Politik

Tahun 2013 2014  dalah tahun dimana pesta politik banyak terselenggara baik di tingkatan pemilihan kepela desah daerah sampai keprovinsi di jawa timur ini. Hal ini tentunya harus di imbangi dengan system pendidikan politik dan budaya politik yang baik agar dapat mampu mengembalikan makna politik yang positive dan masyarakat tidak tabuh dan terkesan risih apabila berbicara tentang politik. Kita menyadari bahwasannya politik kita pada saat ini berada dalam kondisi terpuruk, padahal partai politik adalah salah satu pilar utama demokrasi. Lebih dari itu, kita sangat sependapat bahwa "wajah partai dan politisi partai bisa jadi merupakan bagian dari carut-marut wajah bangsa". Carut-marut wajah partai dan wajah bangsa itu adalah sebuah hasil proses sejarah panjang bangsa kita karena tidak adanya pendidikan politik yang berkualitas, khususnya sepanjang Orde Baru.

Tidak adanya pendidikan politik

Dulu pada masa orde baru demi pembangunan ekonomi sebagai panglima, Orde Baru tidak hanya melakukan pendekatan pragmatis di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik. Ada beberapa hal yang dilakukan Orde Baru dalam kaitan dengan pragmatisme politik demi menunjang pembangunan ekonomi. terjadi penyederhanaan dan pembatasan partai politik dengan segala konsekuensinya, umumnya pada kehidupan demokrasi dan secara khusus dalam kaitan dengan pendidikan politik. Dengan cara ini, kebebasan berpartai, berorganisasi, dan kesempatan melakukan pendidikan politik dalam kerja organisasi politik riil menjadi dibatasi dan dikebiri. Bahkan, lebih dari itu, seluruh semangat demokrasi dimatikan karena tidak ada perbedaan pandangan, saling kontrol antarpartai, tidak adanya pengajuan calon pemimpin tandingan dan seterusnya, sebagaimana kita semua alami waktu itu. Itu dilakukan demi pragmatisme ekonomi agar tujuan pembangunan ekonomi bisa dicapai tanpa gangguan stabilitas politik oleh mekanisme demokrasi politik normal. Tapi pada saat ini kebebasan berpolitik  sangat jauh berbeda ketika pada masa orde baru seharusnya partai polik melakukan apa yang idealnya dikerjakan sebuah partai yang sehat, yaitu pendidikan politik bagi para kadernya untuk menyiapkan dan mencetak calon pemimpin partai dan pemimpin bangsa. Dan  apa yang bisa dilakukan untuk pendidikan politik kader partai dalam kondisi seperti ini? Stop KKN itu adalah harga mati.

Budaya politik

Dalam konteks tidak adanya pendidikan politik selama ini, kita lalu bisa memahami mengapa terjadi, tidak hanya merosotnya etika dan moralitas politik, tetapi juga mengapa loyalitas kepada pemimpin di pusat begitu kuat? Selain faktor strategi parpol demi kepentingan bangsa dan daerah tertentu, harus kita akui bahwa di tengah tidak adanya pendidikan politik yang sehat selama ini, memang budaya politik kita di Indonesia masih budaya politik tradisionalisme.

Dalam budaya politik yang tradisional itu memang figur pemimpin dan karisma jauh lebih kuat dan menentukan dari pada segala mekanisme dan prosedur formal yang demokratis dan profesional. Visi dan platform belum benar-benar menentukan, terutama juga karena memang belum ditunjang oleh kader yang mampu dan profesional untuk mewujudkan visi dan platform partai.

Loyalitas tradisional kepada figur pemimpin ini tidak hanya terjadi secara internal dalam partai politik. Ini terjadi pada diri bangsa secara keseluruhan. Dalam birokrasi kita, bahkan dalam sektor swasta kita, termasuk di lembaga perguruan tinggi kita, budaya tradisional seperti itu juga masih tetap saja terjadi. Pemimpin di birokrasi dan di berbagai lembaga swasta kita pada akhirnya dianggap sebagai paling menentukan, dan menentang pemimpin-kendati bawahan benar-dianggap sebagai dosa yang akan mengakhiri jabatan dan bahkan karir seseorang.

Jadi, jalan kita masih panjang. Tapi, kita akan bisa berhasil kalau kita sekarang menekuni secara serius pendidikan politik itu, pendidikan untuk character building. Melalui pendidikan politik yang sehat itulah diharapkan pula agar loyalitas tradisional kepada figur pemimpin bisa digantikan atau diimbangi oleh loyalitas kepada nilai, visi, dan program partai sesuai dengan aturan dan mekanisme yang demokratis.